Riau Biru

  • Breaking News

    Riau bebas titik api dalam 24 jam terakhir (LAPAN, 17 Mei 2019, data pukul 13.15 WIB) --- 11 stasiun ISPU KLHK di Provinsi Riau seluruhnya tunjukkan kualitas udara berada pada level hijau/sangat sehat (data tanggal 17 Mei 2019)

    Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Plastik

    Tumpukan sampah plastik di pantai. Foto: Brian Yurasits (Unsplash)

    Permasalahan sampah plastik mencuat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan temuan ilmiah yang menunjukkan dampak sangat buruknya terhadap keberlangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. Aksi dalam skala global telah digalakkan melalui sejumlah kegiatan kerelewanan hingga diskusi antar negara untuk menekan dan bahkan mengurangi dengan signifikan jumlah sampah terutama sampah plastik.

    Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya regulasi pemerintah skala nasional terkait penanganan sampah laut akhirnya dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden No. 83 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 dan mulai berlaku tanggal 21 September 2018. 

    Peraturan yang terdiri atas 12 pasal tersebut berisikan landasan berdirinya Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2015 yang pelaksanaannya dikelola oleh Tim Koordinasi Nasional (kerjasama lintas menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden). Lahirnya undang-undang tersebut merupakan langkah positif untuk peningkatan kualitas ekosistem maritim Indonesia meskipun masih terdapat kekurangan seperti ketiadaan kebijakan yang konkrit terhadap industri atau perusahaan yang berkontribusi besar dalam menghasilkan sampah plastik terutama dalam bentuk kemasan produk.

    Silahkan lihat dan unduh peraturan tersebut melalui tautan berikut: 

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad