DILEMA GAMBUT: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk pencapaian tersebut, salah satunya dengan mengolah tanah gambut menjadi lahan perkebunan sawit. Tanah gambut yang semula tidak produktif untuk tanaman budidaya (disebabkan tingginya kadar asam dan kadar air pada tanah gambut) dapat menjadi lahan yang produktif dan bernilai ekonomis jika ada pengaturan tinggi muka air pada tanah gambut. Menteri Pertanian mengatur tinggi muka air pada lahan gambut dalam Peraturan Menteri No: 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Dalam aturan tersebut, tinggi muka air untuk lahan gambut adalah 0,6 – 0,8 (nol koma enam hingga nol koma delapan) meter dari permukaan lahan gambut. 

Dengan berbekal aturan tersebut, korporasi yang memiliki lahan konsesi perkebunan yang luas pada lahan gambut kemudian tidak segan mengatur tinggi muka air pada lahan gambut dengan membuat kanal-kanal perusahaan. Keuntungan ekonomi memang menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahkan saat ini sektor perkebunan menghasilkan devisa dengan sumbangan terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa sumbangan sektor perkebunan terhadap devisa negara mencapai Rp. 429 Triliun dan sumbangan terbesar berasal dari perkebunan sawit yang mencapai Rp. 260 Triliun (2016).

Dibalik euforia keberhasilan ekonomi pada sektor perkebunan dan khususnya perkebunan sawit, kerusakan lingkungan menjadi harga yang harus dibayar atas keinginan untuk terus berproduksi dan mengekploitasi lingkungan khususnya tanah gambut. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tinggi  muka air pada lahan gambut dan diimplementasikan pada lahan perkebunan sawit menyebabkan lahan gambut rawan untuk mengalami kekeringan dan mudah terbakar. Fakta tesebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, yang mana pada pasal 23 ayat 3 menyebutkan bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter. 

Dari Peraturan Pemerintah tersebut jelas terlihat bahwa aturan dari Menteri Pertanian yang mengatur tinggi muka air pada lahan gambut justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, misalnya kebakaran lahan dan hutan yang kerap terjadi di Indonesia. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran pada bulan Juli-Oktober 2015 lalu saja mencapai Rp. 221 Triliun, belum ditambah dengan kerugian di sektor lain seperti pendidikan yang terpaksa harus diliburkan dibeberapa wilayah yang mengalami kondisi darurat asap, berbagai penyakit yang menyerang penduduk akibat polusi udara dan musnahnya berbagai jenis flora dan fauna akibat kebakaran yang tidak terkenali.

Badan Restorasi Gambut mencatat terdapat setidaknya 2,7 juta Ha lahan gambut yang menjadi wilayah prioritas restorasi pada tahun 2016-2020 dan 2,3 juta Ha diantaranya adalah lahan gambut yang ada kawasan budidaya ataupun kawasan yang telah berubah menjadi lahan perkebunan. Jika menggunakan analisis biaya manfaat, Pemerintah Indonesia sebenarnya sedang mengalami kerugian yang justru lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut.

Tidak berhenti pada kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan, deforestrasi hutan dan degradasi lahan gambut juga menimbulkan kerusakan lingkungan, salah satunya adalah emisi karbon yang berlebihan dan tidak terkendali sehingga terjadi pemanasan global dengan retang kenaikan 8-10˚ Celsius. Permasalahan lingkungan lainnya adalah gambut yang terbakar juga akan mengalami subsidensi yang menyebabkan terjadinya pemadatan gambut. Dengan kondisi ini gambut tidak dapat berfungsi sebagai penyimpan air sehingga menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan, dan sebaliknya gambut akan kering dan rawan terbakar pada musim kemarau.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan khususnya pada tanah gambut, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara. Lingkungan seharusnya menjadi salah faktor yang harus dijaga keseimbangannya sebagai penentu keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keinginan untuk terus mengekploitasi lingkungan sudah saatnya dihentikan dan menggantinya menjadi perilaku yang lebih arif untuk mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan secukupnya. Hal lain yang juga perlu dibenahi adalah sistem pemerintahan, pemangku jabatan yang menciptakan produk kebijakan publik harus saling terkoordinasi agar tidak menghasilkan kebijakan yang saling memakan satu sama lain. Prinsip ekonomi memang penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan suatu kebijakan, namun keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi berikutnya seharusnya tetap menjadi faktor penentu utama dalam menentukan kebijakan khususnya kebijakan lingkungan.

PENULIS: Putri Adillya (Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada)