Deforestasi Meningkat, Harimau Sumatera Jadi Imbasnya

Bonita, Harimau Sumatera dari Indragiri Hilir. Foto : Tribun Pekanbaru

Indonesia, khususnya provinsi Riau selama empat bulan terakhir tengah menjadi sorotan dunia. Bonita, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ini sukses memantik perhatian banyak orang. Namanya mendadak viral lantaran harimau betina ini mengamuk ketika mendapati tempat tinggalnya menjelma menjadi perusahaan perkebunan sawit. akibatnya, dua orang pekerja di tempat tersebut menjadi sasaran kemarahannya. Manusia itu tewas diterkamnya. Padahal sejatinya, harimau ini tidak akan mengganggu manusia jika habitatnya tidak terganggu. Ketika ruang jelajah dan pasokan makannya berkurang, dia merasa terancam, konflik satwa dan manusia pun terjadi.   

Deforestasi dan perubahan iklim ancam Harimau Sumatera serta keanekaragaman hayati lainnya

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa saat ini, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara yang mengalami deforestasi tertinggi di dunia (Sumber : Guinness Book of World Records, 2000). Berdasarkan data WWF Indonesia, luas hutan alami Pulau Kalimantan tersisa 53,9% saja pada 2015 dan hutan alami Pulau Sumatera hanya tinggal 24% dari luas pulau.

Saat ini terdapat 13 negara di dunia yang menjadi habitat Harimau, termasuk Indonesia dengan enam lanskap konservasi harimau. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Minnesota, RESOLVE, Universitas Stanford, dan World Resources Indonesia (WRI) menunjukkan Lanskap Konservasi Harimau prioritas di Sumatera telah kehilangan 12,5% hutannya dalam 14 tahun terakhir, termasuk di Riau. Deforestasi hutan di Riau dalam beberapa tahun terakhir merupakan terparah di dunia. Tempat tinggal Bonita, Suaka Margasatwa Kerumutan saat ini hanya tersisa sekitar 93 ribu hektar. Kampar-Kerumutan mengalami kehilangan tutupan pohon tertinggi, yaitu seluas 3389,5 km² (42 persen dari total luas wilayahnya). 

Analisis WRI juga menyoroti bahwa lebih dari 12.000 km² konsesi kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri berada di Lanskap Konservasi Harimau seluas 16 persen dari total wilayah lanskap keseluruhan. Wilayah konsesi tersebut tumpang tindih dengan 48% lanskap kerumutan. Hal ini menunjukkan bahwa konversi hutan alami menjadi perkebunan telah menjadi pemicu utama kehilangan habitat Harimau Sumatera di Indonesia. 

Tindakan ini tak terlepas dari penguasaan hutan dan lahan yang diberikan seluas-luasnya kepada korporasi. Padahal, perusahaan HTI seharusnya tidak diperbolehkan beroperasi di hutan alam. Namun, kebutuhan mereka akan kayu alam sebagai bahan baku menyebabkan mereka melanggar regulasi yang ada, dengan mengantongi izin ilegal. Tak hanya HTI, sawit pun menghabisi habitat harimau dengan pertumbuhannya yang masif. 

Kerusakan habitat ini membuat populasi Harimau Sumatera terus menurun. Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan bahwa estimasi populasi Harimau Sumatera di alam liar saat ini lebih kurang hanya tersisa 604 individu, dan di lembaga konservasi dalam serta luar negeri sejumlah 383 individu. Berdasarkan IUCN (International Union for Conservation of Nature), Harimau Sumatera kini berstatus critically endangered atau terancam punah. 

Padahal, Harimau Sumatera sebagai salah satu satwa prioritas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati memiliki beberapa nilai penting. Sebagai predator puncak, keberadaan spesies kharismatik ini mengindikasikan ekosistem yang sehat. Harimau yang berada di puncak rantai makanan juga berperan mengontrol populasi satwa mangsa melalui interaksi pemangsaan. Sebagai regulator biologi, keberadaan populasi harimau menjadi penting sebagai penyeimbang populasi satwa-satwa lain. Kepunahan Harimau Sumatera jelas memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati lainnya, dikarenakan Harimau Sumatera juga merupakan spesies payung karena memiliki daerah jelajah yang luas. Dengan kata lain, melindungi harimau dapat melindungi bentang alam serta keanekaragaman hayati di dalamnya. 

Selanjutnya, deforestasi atau kerusakan hutan menyumbang sekitar 15 persen gas yang memerangkap panas di atmosfer, lebih banyak dari keseluruhan sektor transportasi. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, suhu atmosfer bumi rata-rata dalam setahun naik 1,1 derajat celsius. Jika dibandingkan dengan kondisi periode 1961-1990, kenaikan suhu bumi secara global pada tahun 2016 sebesar 0,83 derajat celsius. Sementara di Indonesia, penemuan National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) menyebutkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi pada tahun 2016 adalah sekitar 0,45 hingga 0,56 derajat celsius di atas suhu rata-rata bumi pada periode 1981-2010.

Perlahan namun pasti, hal ini jelas akan membawa dampak yang besar bagi keanekaragaman hayati. Mulai dari tingkatan spesies, hingga ekosistem, mengingat masing-masing spesies memiliki rentang suhu yang berbeda untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Kenaikan suhu bumi akan membuat beberapa jenis spesies berada di luar batas toleransi suhu maksimumnya sehingga tidak mampu bertahan hidup dan terancam punah. 

Selain mengancam keberlangsungan makhluk hidup di air seperti penyu, terumbu karang dan ikan akibat memanasnya suhu bumi, perubahan iklim juga berpengaruh pada spesies terancam punah di hutan seperti Bonita dan Harimau Sumatera lainnya. Pasalnya, udara yang terlalu kering dan panas menyebabkan habitat mereka berpotensi tinggi mengalami kebakaran.

Akibat deforestasi dan perubahan iklim, bisa dipastikan Indonesia mendapat ancaman hilangnya keanekaragaman hayati, baik hewan ataupun tumbuhan dari ekosistem dikarenakan 80% keanekaragaman hayati berada di hutan. Melihat permasalahan tersebut, lantas, masih pantaskah Indonesia menyandang prediket sebagai “megabiodiversity country”?

Mencegah deforestasi, akankah berhasil?

Hingga saat ini bumi terus berjuang melawan deforestasi dan perubahan iklim yang terus menghantui alam dan kehutanan Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia tidak lagi menutup mata seolah buta dengan keadaan sekitar. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan laju deforestasi. Di sisi pemerintah, perlu dilakukan klasifikasi ulang terhadap konsesi penebangan hutan dan mencegah wilayah dikonversi untuk keperluan industri perkebunan. Selain itu, perlu dilakukan edukasi hingga ke tingkat tapak tentang peran penting keanekaragaman hayati serta akibat dari deforestasi. Di sisi penegakan hukum, diperlukan hukum yang setimpal bagi pelaku kejahatan hutan. Sementara di sisi konsumen, yang dalam hal ini adalah kita, wajib untuk memilih dan teliti ketika membeli produk berbahan kelapa sawit. Saat ini telah dikembangkan produk berbahan sawit yang ramah lingkungan, yang ditandai dengan label RSPO di kemasannya. Cara lainnya adalah dengan melakukan budidaya yang ramah lingkungan serta mencintai alam dengan tidak merusaknya.
 

Akankah langkah-langkah di atas berhasil mencegah deforestasi? Jawabannya ada pada kita. Upaya reforestasi dan konservasi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan sendiri. semua pihak harus ikut terlibat dan saling bersinergi di setiap aspek pembangunan hutan. Karena bagaimanapun, perubahan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun pihak industri maupun masyarakat memiliki tanggungjawab untuk keberlangsungan hutan, satwa liar, alam kita. Langkah sekecil apapun jika dilakukan bersama akan memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan alam kita. (*)

Penulis : Tantia Shecilia