Riau Biru

  • Breaking News

    Mimpi Langit Biru: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Tahun 2011-2017 dan Upaya Penanganannya dalam 3 RE+



    Mimpi Langit Biru: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Tahun 2011-2017 dan Upaya Penanganannya dalam 3 RE+

    Oleh Wishnu Sukmantoro1, Samsul Qamar2, Heri Irawan3 & Tantia Shecilia4
    1 -3 WWF Indonesia, 4 Universitas Riau


    Pendahuluan


    Sampai saat ini Riau masih bergulat kepada kebakaran hutan dan lahan, meskipun dalam kondisi yang menurun dalam dua tahun terakhir. Dalam tahun 2011 – 2017, titik api di Riau berjumlah 21.867 buah (taraf brightness 300 dan confidence 30). Catatan ini menurun dari tahun ke tahun dimana tahun 2011, titik api berjumlah 5.272 buah, menurun tahun 2012 mencapai 4.135 buah dan meningkat di tahun 2014 mencapai 4.860 buah dan menurun drastis tahun 2016 yaitu 659 buah. Penurunan titik api ini sudah dimulai sejak tahun 2015 dan sampai saat ini jumlah titik api adalah 498 buah. Penurunan titik api disebabkan tiga hal yaitu pengetatan terhadap monitoring titik api oleh berbagai pihak termasuk pengawasan terhadap pembakaran hutan dan lahan di perusahaan dan lahan masyarakat, kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang intensif dan cuaca (tahun 2015 – 2017, periode hujan lebih banyak dibandingkan tahun – tahun sebelumnya).


    Gambar 1. Jumlah titik api per tahun (2011 – 2017) di Riau dalam Lance MODIS dan VIIRS

    Analisa musim tahun 2015-2017 oleh BMKG (Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika), periode hujan intensitas tinggi dan dimulai pada bulan Agustus atau September atau dianggap lebih maju dibandingkan periode awal musim hujan dalam 30 tahun terakhir. Periode ini mengakibatkan titik panas berkurang secara drastis di banyak tempat di Riau. Tahun 2017, perkiraan awal musim kemarau di Riau dimulai di bulan Mei 2017. Antara Mei – Agustus atau September merupakan periode musim kemarau atau hanya berkisar 3 – 4 bulan saja untuk periode kemarau (prediksi kemarau tahun 2017 oleh BMKG). Data rata-rata curah hujan antara 2011-2016,  BMKG mencatat rata-rata curah hujan tertinggi di tahun 2015 yaitu 126 – 145 mm (interval curah hujan antara 130 – 155 mm). 


    Titik api skala Kabupaten di Riau
    Tahun 2011 – 2017 (lance Modis), jumlah titik api tertinggi tercatat di Rokan Hilir (20,4%), Bengkalis (16,34%), Pelalawan (16,45%) dan Siak (11,57%). Dalam catatan sebelumnya, ke-4 kabupaten ini menjadi rekor tinggi dalam titik api setiap tahun. Dalam VIIRS, Rokan Hilir tetap menduduki peringkat pertama yang memiliki titik api tertinggi (31,76%), kemudian Bengkalis (11,84%), Pelalawan (10,47%) dan Rokan Hulu (8,47%). 




    Gambar 2. Data titik api lance MODIS dan VIIRS tanggal 1 Januari 2011 – 27 Juli 2017 di Riau
    (brightness >300 confidential>30) – firecast.conservation.org



    Gambar 3. Data titik api lance MODIS dan VIIRS tanggal 1 Januari – 27 Juli 2017  di Riau
    (brightness >300 confidential>30)- Firecast.conservation.org
     



    Spesifik tanggal 1 Januari 2017 – 27 Juli 2017 menurut data Lance MODIS, titik api tertinggi di pelalawan (26,78%) kemudian Bengkalis (14,24%), Indragiri Hilir (13,9%),  Siak (12,43%) dan Rokan Hilir (10,62%) dibandingkan kabupaten lain di Riau. Data VIIRS spesifik tanggal 1 Januari 2017 – 27 Juli 2017, titik api banyak tersebar di Rokan Hilir (18,28%), Indragiri Hulu (17,43%), Pelalawan (16,51%) dan Indragiri Hilir (10,23%). 

    Penanganan Kebakaran  hutan dan lahan

    Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau dan wilayah lainnya di Indonesia terjadi peningkatan sejak tahun 2011, salah satunya ditandai dengan Inpres nomor 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan pengendalian juga dalam bentuk koordinasi lebih kuat antar Kementerian yaitu Kementerian Koordinator Kesejahteraan masyarakat, Kementerian kehutanan, kementerian lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kepolisian, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan militer. BNPB tahun 2011 membuat rencana kontijensi nasional menghadapi ancaman bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. 

    Rencana kontijensi ini sesuai UU no. 24 tahun 2007 dan PP no. 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana dan sesuai Inpres nomor 16 tahun 2011. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat di perkuat di berbagai tipe kawasan dan BNPB melaksanakan fungsi komando  untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara keseluruhan tingkat nasional (tingkat daerah dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

    Di tingkat lapangan, implementasi Inpres dan peran BPBD dan kepolisian terlihat pada  tahun 2014, yaitu dengan koordinasi menyeluruh di tingkat lapangan terutama dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan pada bulan Februari – Maret 2014 di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan wilayah lain yang terkena dampak kebakaran. Penegakan hukum mulai lebih diperketat dengan melakukan banyak penangkapan pada pembakar lahan. Di Indonesia, catatan kebakaran tahun 2013 – 2014, Riau menduduki jumlah tertinggi bahkan mencapai 87% dari total titik api di Indonesia antara tanggal 4 – 11 Maret 2014 (Sizer et al. 2014). Meskipun demikian, Polda Riau cukup intensif dalam melakukan penangkapan terhadap pembakar lahan, dan NGO dan masyarakat menyoroti kinerja konsesi perusahaan perkebunan yang selalu melakukan pembakaran lahan. 

    Tahun 2015, titik api di Riau jauh menurun drastis karena penguatan penegakan hukum, takutnya perusahaan dan masyarakat melakukan pembakaran lahan, aktifnya BPBD, Manggala Agni, Kepolisian dan militer dalam penanganan bencana kebakaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penanganan bencana tersebut. Konsentrasi kebakaran hutan dan lahan berpindah ke Sumatera Selatan dan Jambi. Meskipun demikian, tahun 2015, arah angin secara umum ke arah barat utara sehingga Riau dikepung asap. 

    Periode 2014 – 2016, penanganan kebakaran hutan dan lahan cukup komplek, karena tidak hanya meliputi pemadaman api oleh tim-tim pemadam  dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dimulai dari deteksi dini titik api, respon cepat pemadaman, tehnik pembasahan gambut, rehabilitasi lahan di lahan bekas terbakar dan advokasi penyadaran masyarakat tentang hukum dan perilaku tidak membakar hutan dan lahan dalam membuka areal perkebunan atau pertanian. Penegakan hukum dapat dilakukan pada aktor pembakar kebun tetapi belum mencapai pemilik kebun atau perusahaan yang memiliki konsesi kebun. Ini masih menjadi tantangan bagi banyak pihak meskipun satu – dua perusahaan akhirnya dapat diputus secara perdata dengan mengganti kerugian kepada negara.



    Deteksi Dini dan 3RE +

    Deteksi dini menjadi hal yang penting dalam pencegahan bencana. Deteksi dini dilakukan melalui monitoring titik api  dengan menggunakan citra satelit ataupun monitoring titik api di lapangan. Lance MODIS (FIRM) dan VIIRS yang menjadi acuan penentuan titik api dalam paper ini adalah perangkat yang paling baik saat ini. Adapula menggunakan satelit NOOA yang menjadi standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tetapi, intinya penggunaan satelit untuk pemantau titik api adalah langkah deteksi dini.

    Pendataan titik api di lapangan secara cepat juga sangat penting. Kegiatan ini dilakukan oleh tim-tim monitoring titik api dari pemerintah, NGO atau masyarakat. Di Riau, tim-tim pemantau ini dilakukan oleh Manggala Agni, Kepolisian, Militer dan MPA (Masyarakat Peduli Api) di desa-desa rawan kebakaran.

    Deteksi dini juga diikuti respon cepat pemadaman kebakaran, adalah hal yang ideal bagi kinerja tim MPA merupakan salah satu ujung tombak dalam deteksi dini di lapangan dan respon cepat pemadaman. Beberapa MPA contoh misalnya desa Sepahat (Kecamatan Bukit Batu), Bengkalsi adalah salah satu tim yang memiliki anggota yang dalam melakukan monitoring rutin dan respon cepat di lapangan. Tim ini dibekali alat pemadam kebakaran yang cukup memadai.

    Upaya pencegahan di lahan kering (non gabut) dengan menerapkan konsep pembukaan lahan non bakar atau dengan sistem bakar terbatas (masyarakat tradisional telah mengembangkan sistem ini yaitu sekat bakar telah lama dan dapat membatasi pergerakan api, meskipun demikian cara ini harus mendapat izin atau persetujuan dari pemerintah daerah setempat). Kemudian monitoring yang intensif kawasan melibatkan masyarakat pengguna lahan adalah salah satu bagian yang  dapat dilakukan. Di wilayah gambut, pembukaan lahan mutlak harus non bakar, kemudian menghindari cara-cara pengeringan gambut sehingga mengganggu ekosistem gambut dan mempermudah munculnya titik api.

    Bagi kawasan gambut yang rusak dan kering karena sengaja dikeringkan dan digarap, rehabilitasi gambut dan pembasahan gambut adalah langkah yang tepat untuk menghindari kebakaran. 3 RE diperkenalkan untuk mendukung pengelolaan dan pemulihan lahan gabut yaitu re-mobilizing, re-wetting dan re-vegetizing. Re-mobilizing adalah memobilisasai stakeholder atau masyarakat dalam melakukan pencegahan, monitoring dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat.  Re-wettig adalah pembasahan lahan gambut kembali untuk mengembalikan kelembaban gambut dan mengurangi resiko kebakaran. Re-vegetizing adalah restorasi gambut dengan tumbuh-tumbuhan alami atau yang cocok bagi gambut.

    BRG (Badan Restorasi Gambut), BNBP, Pemerintah Daerah Riau, NGO (Non Government Organization) dan stakeholder lain memperkenalkan konsep 3 RE kepada masyarakat gambut yang terkeda dampak kebakaran. Di Riau, implementasi 3 RE sekurangnya adalah di Siak dan Bengkalis. Dalam konteks ini, sejak tahun 2016, Universitas Riau, WWF Indonesia, Jikalahari, Yayasan Mitra Insani dan Walhi Riau memperkenalkan konsep ini kepada masyarakat di 10 desa sebagai target, pembasahan areal gambut salah satunya dengan sekat kanal, rehabilitasi lahan, dan strategi paludikultur untuk pertanian yang ramah gambut. Plus (+) adalah pusat informasi pengelolaan gambut yang menginformasikan implementasi 3 RE ini kepada masyarakat dan pusat informasi ini dikelola oleh PSB (Pusat Studi Bencana) UNRI.


    Gambar 4. Peta sebaran spasial titik api di Riau dan lokasi kegiatan 3 RE+ di Bukit Batu Januari-Juli 2017


    Referensi

    SizerA. LeachS. MinnemeyerM. HigginsF. StolleJ. Andersonand J.  LawalataPreventing Forest Fires in Indonesia: Focus on Riau Province, Peatland, and Illegal Burning. www.wri.org.


    Rosul, P. & B. Murray. 2015. Analysis of Policy Effectiveness on Forest Fires in Riau, Indonesia. the Nicholas School of the Environment of Duke University.

     

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad