Riau Biru

  • Breaking News

    DAFTAR ISTILAH TERKAIT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

    Beberapa pengertian dan istilah terkait pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan dapat dijelaskan sebagai berikut :
    1.       Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak  dapat dipisahkan.

    2.       Kebun adalah hamparan lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

    3.       Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat,  yang ditujukan untuk fungsi produksi, fungsi konservasi dan fungsi lindung.

    4.       Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

    5.       Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya.

    6.       Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

    7.       Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

    8.       Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.

    9.       Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian, perkebunan dan atau kehutanan tanpa melakukan pembakaran, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun oleh masyarakat.

    10.   Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi  kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit , serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

    11.   Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adaah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

    12.   Titik panas atau hotspot adalah ukuran sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (threshold) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit yang dapat digunakan sebagai indikator kebakaran hutan.

    13.   Titik api atau firespot adalah titik api kebakaran yang terlihat secara visual.

    14.   Kebakaran hutan, kebun dan lahan, yang selanjutnya disebut Karhutbunia adalah suatu keadaan terbakarnya hutan, kebun dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, kebun dan atau haasil hutan dan kebun yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

    15.   Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan adalah daerah yang diidentifikasi mempunyai tingkat kejadian kebakaran hutan dan lahan.

    16.   Peta rawan kebakaran hutan dan lahan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan daerah terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

    17.   Pola pembakaran adalah tampilan hasil pembakran yang dapat dilihat pada areal bekas terbakar.

    18.   Intensitas  kebakaran adalah laju dimana suatu kebakaran menghasilkan energi panas dan selalu digambarkan dalam bentuk panas (kalori)atau tenaga (watt).

    19.   Karakteristik bahan bakar adalah sifat-sifat bahan bakaran yang perlu diketahui dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

    20.   Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah segala upaya dan kegiatan yang meliputi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

    21.   Sistem peringkat bahaya kebakaran adalah sistem yang dikembangkan untuk membantu para pengelola kebakaran untuk mengurangi kerusakan akibat kebakaran untuk mendukung pengaturan kegiatan dengan resiko tinggi penyebab kebakaran dan penerapan sumberdaya pemadaman kebakaran secara efektif berdasarkan observasi meteorology harian dan tutupan vegetasi.

    22.   Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

    23.   Pencegahan kebakaran  hutan dan lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran hutan dari lahan, baik melalui pengurangan ancaman kebakaran hutan dan lahan maupun kerentanan pihak yang terancam kebakaran hutan dan lahan yang meliputi upaya prediksi, monitoring sampai pada pemadaman awal.

    24.   Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang; terdapat 2 (dua) alat utama sistem peringatan dini, yaitu: peta rawan kebakaran dan Fire Danger Rating System (FDRS). Penentuan FDRS dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung melalui pengamatan dan perhitungan komponen cuaca harian secara langsung, dan metode tidak langsung menggunakan analisa data berbasis teknologi informasi citra satelit.

    25.   Deteksi dini adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan misalnya melalui informasi hotspot atau melalui menara pengawas api atau alat seperti tersebut, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat dilaksanakan segera, sebelum api melanda areal yang lebih luas. Terdapat 2 (dua) cara atau metode utama sistem deteksi dini, yaitu : berdasar data monitoring hotspot menggunakan analisa data berbasis teknologi informasi citra satelit, serta menggunakan  metode deteksi taktis secara langsung di lapangan. Deteksi taktis secara langsung di lapangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu melalui sistem patroli terintegrasi, dan monitoring kejadian kebakaran atau firespot melalui informasi seluruh sumberdaya (narasumber) yang ada di dalam dan di sekitar wilayah sasaran.

    26.   Pemadaman dini kebakaran adalah upaya/kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api agar kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan tidak meluas dan membesar.
    27.   Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan pelaporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan, meliputi kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program dan memantau perunahan.

    28.   Evaluasi adalah kegiatan penialian terhadap penyelenggaraan sistem pelaporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

    29.   Pengawasan atau supervisi adalah suatu aktivitas pengawasan yang biasa dilakukan untuk memastikan bahwa proses pekerjaan dilakukan dengan seharusnya.

    30.   Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh unit reaksi cepat dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, kebun dan lahan.

    31.   Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

    32.   Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri atas warga negara Republik Indonesia yang tinggal dan bermukim di salam dan/atau di sekitar areal kerja pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada potensi dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan.

    33.   Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena danya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum, dan telah terdaftar/diakui secara resmi oleh Pemerintah Daerah setempat.

    34.   Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secaraa sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberikan pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  pengawasan yang dilakukan oleh unit reaksi cepat dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, kebun dan lahan.
    35.   Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) adalah sejumlah perkebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

    36.   Pemegang izin usaha adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan, perkebunan dan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    37.   Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan konservasi.

    38.   Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri terkait.

    39.   Daerah Operasi (Daops) adalah organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Daops.

    40.   Crisis center merupakan organisasi pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan yang dibangun/dibentuk dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas Daops Manggala Agni yang sudah ada di wilayah tertentu, dengan tugas dan fungsi pokok monitoring terhadap kegiatan peringatan dini dan deteksi dini serta fungsi aksi pemadaman dini berdasarkan permintaan baik pada kawasan izin usaha maupun pada kawasan bukan izin usaha perkebunan dan kehutanan. Crisis center juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan basis data tentang segala hal yang berhubungan dengan upaya-upaya pencegahan dan penanganan karhutbunla, pusat komando tindakan pencegahan dan penanggulangan karhutbunla, serta pusat riset dan pengembangan pengetahuan serta teknologi tindakan pencegahan dan penanggulangan karhutbunla.

    41.   Sarana dan prasarana (sarpras) adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan.

    42.   Audit Pencegahan Karhutbunla adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan para pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Perkebunan dan Kehutanan, dan masyarakat/desa. 


    Sumber : Girriana Monty, Mukti Prabowo, dkk. 2016. Standar Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.



    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad